GAGASAN ABOLISI PROSTITUSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Nasrulloh, S.Ag., M.Hum.

(Pengurus MUI Kab. Bekasi Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan)

Pendahuluan

Prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan jasa seks terhadap kaum laki-laki. Bahkan Edlund dan Korn (2002) menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita yang memiliki ketrampilan rendah untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Namun prostitusi sebagai tempat menularnya HIV/AIDS, dan terdapat 81,9% penularan HIV/AIDS dilakukan dengan hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan dengan cara yang tidak aman. (Departemen Kesehatan RI, 2012). Selain penyebaran penyakit, Prostitusi memicu terjadinya trafficking (perdagangan manusia). Kondisi ini terjadi karena kebutuhan pasar yang besar terhadap jasa seks. Untuk trafficking, banyak kasus menunjukan bahwa kaum perempuan kerapkali terpaksa dan dipaksa masuk ke dalam prostitusi oleh suatu jaringan sindikat perdagangan perempuan dengan menggunakan beragam sarana, yang berkisar dari sekedar janji-janji muluk pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, sampai ke penculikan fisik dan penyekapan (Truong, 1992: 18). Jadi yang sangat esensial menjadi faktor pendorong trafficking adalah sistem rekruitmen yang menggunakan unsur penipuan, bujukan, hingga ke tindak pemaksaan dan kekerasan (Yayan Sakti Suryandaru, 2001).

Dua alasan tersebut memposisikan prostitusi adalah praktik yang sangat berbahaya sehingga perlu diatur melalui legislasi. Dalam konteks Kabuoaten Bekasi, legislasi yang dimaksud adalah peraturan daerah sebagai produk legislasi. Beberapa pengaturan prostitusi belum nampak efektif untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi. Tentu terkait dengan kebijakan negara masih gamang bersikap terhadap praktik prostitusi. Apakah dilegalisasi, kriminalisasi, dekriminalisai, ataukah abolisi. Maka dalam tulisan singkat ini penulis mengangkat gagasan abolisi prostitusi perspektif hukum Islam.

Pengaturan Prostitusi di Indonesia

Pengaturan Prostitusi dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak melarang pekerjaan seks secara spesifik. KUHP melarang fasilitasi tindak asusila oleh pihak lain sebagai mata pencaharian (Pasal 296) perdagangan perempuan (Pasal 297), penggelandangan (Pasal 505) dan hidup dari penghasilan seorang pekerja seks perempuan (Pasal 506).

Pengaturan prostitusi diatur pula dalam Undang-Undang Pornografi Tahun 2008 yang mendefinisikan pornografi secara luas mencakup gambar, foto, percakapan, bahasa tubuh, atau pesan-pesan apapun dalam berbagai bentuk komunikasi dan pertunjukan publik yang mengandung kecabulan yang melanggar norma moral. Materi edukasional untuk pencegahan HIV dan promosi kesehatan tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam definisi pornografi di bawah peraturan hukum ini. Walaupun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa definisi ini terlalu luas sehingga peraturan hukum ini bisa menyebabkan pekerja pencegahan melakukan sensor sendiri dan menghambat sumber-sumber edukasi sebaya dan publikasi promosi kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan seks.

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur praktik prostitusi dengan pasal yang mengatur human trafficking. Human trafficking adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga ekploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana pasalnya dapat menjerat pelaku bisnis prostitusi berdasar Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjerat pelaku bisnis prostitusi. Pasal 81 (1) dan Pasal 82, Pasal 88. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5, 8, 47 mengatur secara implisit pelaku prostitusi. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang berbuatan perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:       “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pada tingkat daerah, penulis mendokumentasikan sekira 50 peraturan daerah yang diaplikasikan sebagai larangan pada pekerja seks dan industri seks. Peraturan-peraturan ini mencakup pelarangan ketat terhadap pekerjaan seks hingga regulasi kompleks rumah bordil yang ditoleransi secara resmi, namun sayang sanksi yang dimuat begitu lemah. Penetapan sanksi di dalam peraturan daerah tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan tidak boleh mengurung lebih dari 6 (enam bulan). Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan ketentuan ini peraturan daerah nampak lemah dalam menjerat pelaku prostitusi.

Prostitusi Dalam Hukum Islam

       Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina dalam Islam terbagi dua, yaitu muhs}an (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan ghair muhs}an (belum menikah) dengan cara dijilid. (Q.S. An-Nur ayat 2). Sedangkan hukum nasional mengatur zina bagi orang yang sudah terikat hubungan suami istri yang melakukan hubungan badan dengan bukan pasangannya. Itupun bila salah pasangan resminya baik suami atau istreri melaporkan kepada polisi atas tindak pidana pasangannya, bila tidak melaporkan tidak tercapai delik perzinaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hukum Islam, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir. Pensyari'atan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah manusia memperbuat tindakan tersebut. Dasar pelarangan perbuatan pidana dan penetapan hukumnya dalam hukum Islam adalah demi melindungi kemaslahatan manusia memeliharan peraturan atau sistem yang ada, serta terjaminnya keberlangsungan yang kuat dan berakhlak mulia. Penetapan hukuman cenderung mengarah keapada hal-hal yang tidak disukai manusia, yakni selama hukuman kemaslahatan itu memberikan masyarakat dan mencegah hal-hal yang disukai mereka, selama hal itu dapat merusak mereka. Berdasarkan al-Qur'an, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab diberi hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah. Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama, didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah al-Qur'an dan Kedua, didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Prostitusi adalah termasuk pada tindak pidana hudud. Tindak pidana ini merupakan tindak kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai huk Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Tindak pidana dalam kategori ini, di antaranya: pertama Perzinaan. Kedua, Tuduhan (palsu) berbuat zina. Ketiga, Minum-minuman keras. Keempat, Murtad. Kelima, Pencurian. Keenam, pemberontakan. Ketujuh, Perampokan. Kedelapan, Murtad.

Prostitusi disamakan dengan tindak perzinaan karena adanya kesamaan unsur-unsur yang terkandungnya yakni hubungan badan yang dilakukan bukan dengan pasangan resmi, dan adanya suka sama suka. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara perzinaan dengan prostitusi adalah adanya pembayaran baik dengan barang, uang, dan lainnya.

Kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman hudud dan qisas, serta ta’zir merupakan hal yang sangat penting, karena hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam kepastian hukum pidana karena hukuman tersebut akan memberikan keadilan kepada masyarakat, atau karena kesalahan sedikit akan berakibat fatal menganiaya orang yang tidak berhak menerimanya. Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai retribution (pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai deterrence (pencegahan) dan reformation (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (al-tahzib) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Konsep Abolisi Prostitusi

       Terkait penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik prostitusi, ini elan vital dengan kebijakan yang diberlakukan pada suatu negara. Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi secara garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis: Pertama, legalisasi yakni melegalkan praktik prostitusi negara Nevada, Belanda, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Jerman; kedua, kriminalisi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi seperti negara Afganistan, Cina; ketiga, dekriminalisasi yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi. Pemerintah mengatur kegiatan prostitusi sebagai bisnis mandiri (swasta) seperti meksiko dan Turki; dan keempat abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostusi. Penegakan hukum (undang-undang) pada konsumen dan mucikari seperti negara Swedia. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan malah tumbuh subur. Maka perlukan merubah kebijakan dari kriminalisasi menuju abolisi. Sebagaimana diungkap oleh Ekberg (2004):”Prostitution is not sexual liberation; it is humiliation, it is torture, it is rape, it is sexual exploitation and should be named as such. Consequently, males who use women and girls in prostitution are sexual predators and rapists”. Ekberg berpandangan bahwa protitusi merupakan ekploitasi seksual terhadap lawan jenis yang menjadikan penggunanya sebagai predator seksual dan pemerkosa yang mengancam dan membahayakan. Kondisi ini menurut Ekberg harus dihapuskan (abolition) dari muka bumi.

       Pengaturan ini dari segi kekuatan hukum begitu kuat karena produk hukum yang dipergunakan adalah produk legislasi. Sanksi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dari tujuan pemidanaan yaitu berdampak pada penjeraan (detterence) belum muncul. Faktor-faktor ketidakjeraan pelaku prostitusi nampaknya bukan hanya sanksi yang ringan tetapi kemauan stakeholders yang setengah hati menjalankan peraturan perundang-undnagn. Penulis mencoba memecah kebuntuan pemerintah daerah dalam memberantas prostitusi melalui konsep abolisi prostitusi. Langkah tersebut adalah: Pertama, mengambil kebijakan abolisi prostitusi; Kedua, perlu merubah perda larangan prostitusi yang memuat penerapan sanksi yang betul-betul menjerakan seperti bisa dimuat sanksi pendataan pembeli jasa seks dan kemudian dipublikasikan di media masa dan atau ditempel di tempat umum; Ketiga, menyediakan anggaran yang memadai untuk menjalankan peraturan perundang-undangan; Keempat, melibatkan peran serta masyarakat untuk mengawasi perilaku menyimpang penegakan hukum.

Kesimpulan

       Kebijakan abolisi prostitusi sejalan dengan nafas hukum Islam yakni terwujudnya kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syariat yakni memelihara lima hal pokok berupa agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena Prostitusi menimbulkan kemadaratan yang mengancam tujuan syariat tersebut, maka harus dihapuskan. Upaya penghaapusan prsotitusi itu adalah penegakan peraturan perundang-undangan yang melarang tetang praktik prostitusi yang dikenal dengan istilah abolisi. Perlu adanya perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan prostitusi yakni dalam aspek penjera (detterence). Sanksi tidak hanya berlaku bagi pekerja seks komersial (PSK), tetapi juga bagi pihak pembeli (sexual purchasing) dengan cara mengumumkan di media atau papan pengumuman instansi pemerintah. Gagasan abolisi ini sesuai dengan hukum Islam demi terwwujudnya kemaslahatan.